KRITIKA.ID, BOLMUT – Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Fadli Alamri, resmi menyerahkan laporan pengaduan ke Polres Bolmut, Jumat pagi (03/10/2025).
Laporan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Bolmut, AKBP Juleigtin Siahaan, S.I.K., M.I.K., di ruang kerjanya.
Dalam surat laporan itu, LP-KPK mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM khusus untuk petani dan nelayan. Oknum yang dilaporkan adalah Fauzi Alamri, pengawas SPBU Boroko.
Menurut Fadli, surat rekomendasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan petani dan nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian, justru diduga kuat dimanfaatkan secara sepihak. Rekomendasi tersebut digunakan untuk mengisi BBM ke jerigen maupun kendaraan penampung milik rekanan tertentu.
“Indikasi paling serius, BBM yang dikumpulkan itu kemudian dijual kembali kepada pengelola tambang ilegal untuk dijadikan bahan bakar alat pertambangan,” ungkap pria yang keseharian disapa Andiling itu.
LP-KPK berharap laporan ini segera ditindaklanjuti pihak kepolisian agar praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi bisa diberantas, sehingga benar-benar tepat sasaran untuk kepentingan rakyat, khususnya petani dan nelayan di Bolmut.
Sementara itu, Kapolres AKBP, Julegting Siahaan S.I.K, M.I.K, mengatakan ucapan terimakasih kepada LP-KPK dan rekan-rekan Media yang telah membantu memberikan informasi kondisi lapangan terkait penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini.
Kapolres juga menyampaikan, bahwa dengan adanya surat laporan ini tentunya pihak kami akan segera tindak lanjuti dan di proses sebagaiaman mestinya. Kata Kapolres.
Tambahnya, “memang hal ini sudah menjadi atensi dari bapak Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Kapolda Sulut untuk menindak para pelaku mafia solar agar diberi efek jera.” Tutup Kapolres. (ISN)_
Komentar